Kadin Dorong Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja


Sumber: infopublik.id
Salah satu tujuan Kadin Indonesia mendorong peningkatan kinerja industri dan perdagangan nasional melalui peningkatan daya saing tenaga kerja. Saat ini, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih menghadapi masalah. Dibanding negara lain, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah.
Inilah salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah dan pelaku usaha untuk bersama meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Produktivitas dan daya saing adalah dua hal yang saling terkait sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara simultan.

Pelatihan Vokasi

Kadin Indonesia menilai peningkatan daya saing industri hanya bisa dicapai dengan dukungan tenaga kerja yang produktif. Untuk mewujudkan hal itu, pelaku usaha mendorong pemerintah untuk lebih gencar melaksanakan program pelatihan tenaga kerja.
Berkaca pada kondisi saat ini, dunia usaha memang sedang tidak kondusif, karena persoalan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang relatif rendah. Padahal, pemerintah menaikkan upah pekerja setiap tahun. Sementara produktivitas pekerja seperti jalan di tempat (stagnan).
Peningkatan upah dinilai belum berdampak apapun terhadap perbaikan produktivitas. Padahal, menurut Kadin Indonesia, kenaikan upah seharusnya linier dengan peningkatan produktivitas pekerja, sehingga akan tercipta peningkatan daya saing industri.
Pelatihan ini penting untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal agar bisa bertahan dan bersaing di tengah persaingan pasar kerja yang semakin kompetitif. Peningkatan daya saing di bidang industri yang saat ini mendesak dilakukan adalah melalui pelatihan vokasi.
Untuk melaksanakan program pelatihan vokasi, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, antara lain reorientasi, revitalisasi, dan rebranding balai pelatihan kerja milik pemerintah.
Reorientasi merupakan strategi yang bisa dilakukan untuk meninjau kejuruan atau pelatihan sesuai kebutuhan industri. Revitalisasi bertujuan meningkatkan instruktur pelatihan dan metode pelatihan. Sedangkan re-branding dibutuhkan untuk mengubah persepsi bahwa program pelatihan yang diadakan sesuai kebutuhan kerja.
Keberhasilan pelatihan vokasi juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Perlu keterlibatan antar-instansi pemerintah, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Kerjasama antar-pemerintah dan pemerintah-swasta juga dimaksudkan untuk menciptakan satu ekosistem pengembangan SDM yang handal.

Belajar dari Negara Lain

Untuk mewujudkan SDM Indonesia yang produktif dan handal, pemerintah tidak perlu malu belajar dari negara lain. Kadin mendorong  pemerintah untuk belajar pembangunan SDM seperti yang dilakukan Malaysia. Negeri itu butuh waktu sekitar 8 tahun. Tak tanggung-tanggung, enam kementerian dilibatkan dalam pengembangan pendidikan vokasi ketenagakerjaan.
Seperti di Negeri Jiran Malaysia, untuk mencapai hasil maksimal, pelatihan vokasi membutuhkan dukungan semua pihak, terutama sektor industri sebagai users tenaga kerja. Dalam hal ini, ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha.
Pemerintah juga perlu membuat juknis yang jelas. Misalnya, pelatihan apa yang perlu ditangani oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga kementerian harus saling berkoordinasi dan bekerjasama.
Harus diakui, Indonesia masih belum sepenuhnya siap menghadapi Revolusi Industri (RI) 4.0. Padahal, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja itu sendiri. Saat ini, Indonesia tengah menghadapi satu transformasi ketenagakerjaan, dan itu menciptakan tantangan tersendiri bagi dunia ketenagakerjaan nasional.
Ada tiga tantangan yang dihadapi dunia kerja dalam menghadapi transformasi pasar kerja. Pertama, tenaga kerja lokal masih kurang menyadari pentingnya RI 4.0. terhadap pekerjaan dan pelatihan vokasi. Kedua, masih minim kesadaran akan pentingnya peningkatan skill bagi pekerja. Terakhir, masih belum adanya tujuan bersama terkait pembangunan SDM.
Indonesia tengah menghadapi kecenderungan penurunan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Untuk itu, Kadin mendorong penerapan RI 4.0. untuk mengatasi hal itu. Tentu, perlu ada kerjasama yang baik antar-stakeholders terkait. Kerjasama ini penting dalam menyiapkan sistem vokasi yang cocok terhadap kebutuhan kerja.